Riautimes.co.id - Dana Moneter Internasional (IMF) sekarang memproyeksi pemulihan ekonomi global yang lebih kuat tahun ini dan tahun depan. Vaksinasi yang dipercepat dan membanjirnya pengeluaran pemerintah, terutama di Amerika Serikat (AS), telah meningkatkan prospek ekonomi global.
“Tetapi lebih banyak yang harus dilakukan untuk mencegah “luka” permanen,” kata IMF pada Selasa (6/4/2021). Outlook Ekonomi Dunia IMF sekarang melihat ekonomi global tumbuh 6,0 persen tahun ini, setelah kontraksi 3,3 persen pada 2020 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Kondisi itu merupakan penurunan terburuk sejak “Great Depression” seabad sebelumnya.
Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath, respon cepat pemerintah, termasuk gelontorkannya 16 triliun dollar AS (232 kuadriliun) dana publik, mencegah kerusakan ekonomi yang jauh lebih buruk.
Tanpa itu, kata dia, keruntuhan ekonomi bisa mencapai "setidaknya tiga kali lebih besar. Amerika Serikat (AS), yang mengerahkan 1,9 triliun dollar AS (Rp 27,5 kuadriliun) lagi bulan lalu, diharapkan tumbuh 6,4 persen.
Itu 1,3 poin lebih tinggi dari perkiraan Januari dan merupakan ekspansi pertumbuhan tercepat di dunia. Sementara itu, ekonomi China, salah satu dari sedikit yang tumbuh tahun lalu, diproyeksi akan tumbuh 8,4 persen pada 2021. Kawasan Euro juga akan melihat PDB meningkat 4,4 persen, sedikit lebih baik dari perkiraan sebelumnya.
Gopinath mengatakan "bahkan dengan ketidakpastian yang tinggi tentang jalur pandemi, jalan keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi ini semakin terlihat."
vaksinasi di banyak negara berkembang berisiko tidak hanya memperburuk wabah Covid-19, tetapi juga masa depan yang lebih mengkhawatirkan bagi negara-negara tersebut.
"Prospek ini menghadirkan tantangan yang menakutkan dan potensi kerusakan ekonomi yang terus-menerus dari krisis," katanya di bagian depan laporan, sekali lagi memperingatkan agar tidak menarik dukungan terlalu cepat.
Menurutnya, tanpa upaya tambahan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua orang, kesenjangan lintas negara dalam standar hidup dapat melebar secara signifikan. Tren pengurangan kemiskinan global selama beberapa dekade ini juga dapat kembali berbalik.
Pajak minimum global Pemerintah diminta berhati-hati terhadap meningkatnya utang dan defisit, dan menggunakan "pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka dalam hal kecepatan pemulihan.
" Mengingat pandemi telah berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan, pemerintah harus menargetkan sumber daya mereka yang langka. “Untuk memperoleh lebih banyak pendapatan untuk pundi-pundi mereka, IMF sangat mendukung pajak perusahaan minimum global," kata Gopinath melansir AFP. Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Janet Yellen meminta negara-negara G20 untuk menerapkan pajak minimum.
Namun Gopinath mencatat sehari setelahnya "sejumlah besar" penghindaran pajak dengan "negara-negara yang mengirimkan uang ke surga pajak." "Itu mengurangi basis pajak di mana pemerintah dapat mengumpulkan pendapatan dan melakukan pengeluaran sosial dan ekonomi yang diperlukan,
" katanya. "Ini adalah perhatian besar kami." Para menteri keuangan G20 diharapkan membahas masalah ini saat mereka bertemu, secara virtual, pada Rabu (7/4/2021).
Akses vaksin timpang Pandemi menyebabkan penutupan bisnis dan perdagangan. IMF menghitung diperkirakan ada tambahan 95 juta orang telah memasuki kelompok yang sangat miskin pada 2020.
Dan ada 80 juta lebih kekurangan gizi daripada jumlah sebelumnya. “Kerusakan ekonomi negara berkembang memangkas pendapatan per kapita dan "membalikkan keuntungan dalam penurunan angka kemiskinan (sebelumnya)," kata Gopinath.
Menurutnya, di atas segala cara yang dilakukan untuk mencegah hasil yang berbeda, menyelesaikan krisis kesehatan di mana-mana adalah yang paling penting. Misi itu menuntut kerja sama internasional untuk memastikan kampanye vaksinasi yang meluas.
Utamanya mengatasi akses vaksin yang tidak berimbang, di mana negara-negara kaya meraup sebagian besar pasokan. Sementara Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan melampaui tingkat PDB pra-pandemi tahun ini.
Sedang China melampauinyatahun lalu. Tapi IMF menilai, banyak negara lain tidak akan mencapai ambang itu hingga 2022 atau hingga 2023 untuk negara-negara berkembang.
IMF mendesak para pembuat kebijakan menjaga pemulihan melalui kebijakan untuk mendukung perusahaan, termasuk memastikan pasokan kredit yang memadai dan memberikan dukungan upah dan pelatihan ulang kepada pekerja. “Dibutuhkan juga sumber daya untuk membantu anak-anak yang tertinggal dalam pendidikan mereka selama pandemi,” pungkas organisasi internasional itu.
sumber kompas .com