PEKANBARU -riautimes.co.id – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau melaksanakan pertemuan dengan Anggota Legislatif DPR RI Komisi VII Abdul Wahid dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) banyak hal yang diungkap dalam pertemuan siang itu di W@reh Kupi Jalan Arifin Ahmad, Sabtu (20/02/2021).

Pertemuan ini dilaksanakan untuk mematangkan rencan AMPR melaksanakan Seminar terkait Blok Rokan yang sekarang lagi hangat dibicarakan di kalangan masyarakat Riau pada akhir-akhir ini. Anggota Legislatif asal Riau II kelahiran Belaras ini berhasil dimintai keterangan setelah usai keluar dari ruang diskusi. Abdul Wahid menerangkan maksud dan tujuan dari diskusi untuk melaksanakan seminar terkait Blok Rokan yang akan segera ditaja oleh AMPR kepada media bahwa sudah sejauhmana perjalanan Blok Rokan hingga saat ini. “Disini adik-adik dari AMPR meminta diskusi terkait progress Blok Rokan sudah sejauhmana , dan AMPR juga menanyakan ap sih sebenarnya Blok Rokan yang sedang diributkan ini?” kata Abdul Wahid “Saya jelaskan bahwa Blok Rokan ini adalah sebuah WR (Wilayah Kerja) yang diberikan negara dahulunya kepada PT California Texas (CALTEX) sekarang berganti nama menjadi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) untuk dikelola yang pada saat ini akan diserahkan kepada PT PERTAMINA. WK operasional migas ini diberi nama Blok Rokan,” katanya lagi. Dijelaskan oleh Abdul Wahid saat disinggung LAMR ribut-ribut atau ngotot dalam hal memperjuangkan WK Blok Rokan belakangan ini. “Tadi disampaikan LAMR disini ingin ikut berpartisipasi dalam hal mengelola Blok Rokan dengan pola Business to Business (B to B), disebabkan PT PERTAMINA tidak bisa memberikan saham tanpa pola B to B ini,” terangnya.

Apakah ini sah?
“Ini sah dalam hukum Bisnis itu juga ada diatur dalam undang-undang,” ulas
Anggota DPRD Riau masa jabatan 2009 – 2019 pada saat itu menjabat sebagai
Ketua Fraksi – PKB.
Disini Pria yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Malay Nusantara Cipta
menjelaskan juga manfaat Blok Rokan ini bagi Riau.
“Nantinya untuk Riau siapapun yang akan mengelola Blok Rokan hasilnya tetap
berdasarkan hasil produksi per barel,” jelasnya.
Ketika dimintai pendapat terkait Ketua LAMR sendiri yakni Syahril Abu Bakar
secara pribadi ada indikasi untuk berharap menarik keuntungan secara pribadi
atau kelompok untuk deviden dari saham Blok Rokan sendiri yang dengar
kabarnya sudah sudah ada angka persentase pastinya.
Ini penjelasanya Abdul Wahid.
“Bagi saya sebagai anggota DPR RI tidak penting LAMR atau BUMD yang akan
mengelola yang paling penting daerah Riau mendapat bagian yang sudah
semestinya,” terangnya.
“Kedepanya ini juga akan memajukan roda perekonomian masyarakat Riau
sendiri mulai dari terbukanya lapangan kerja, daya beli masyarakt meningkat
dan tentunya berkurangnya kesenjangan sosial,” tambahnya lagi.
Menurut Abdul Wahid sudah memadai payung hukum yang mendasari kekuatan
anak negri melayu untuk melanjutkan kerja di WK Blok Rokan yang sebentar
lagi ini akan berpindah tangan.
“Saya rasa sudah sangat cukup payung hukumnya untuk anak negri melayu
mengelola sendiri Blok Rokan ini yaitu dengan adanya Participacing Interest
(PI) sebesar 10% (persen) untuk dikelola BUMD nantinya akan dinikmati oleh
daerah Riau,” ucapnya.
“PT PERTAMINA dalam hal ini saat memulai usaha Migas di Blok Rokan ini
pastinya memerlukan modal yang besar dalam ketentuanya jika pihak
perusahaan dalam hal ini PT PERTAMINA membutuhkan modal dimana adanya
WK (Wilayah Kerja) tentu akan menghire pihak kedua dengan cara B to B
(busnis to bisnis) dengan pola investasi,” terangnya panajng lebar.
Anggota Legislatif Komisi VII ini menyampaikan kepada awak media dalam
seminar nanti yang akan ditaja oleh AMPR selain Mahasiswa, Pemuda, DPR RI
Komisi VII pihak mana saja yang sebaiknya hadir dijelaskan yang paling utama
dan penting masyarakat Riau harus menyamakan persepsi terlebih dahulu.
“Kalau terkait ini yang Saya inginkan dulu Riau menyatu dulu mempunyai
persepsi yang sama tentang pengelolaan Blok Rokan ini, ikut dalam mengelola
Blok Rokan,” sampai Abdul Wahid.
“Bila sudah sama persepsinya maka kita baru bisa bicara aksi dengan
melakukan loby B to B,” sampainya lagi
Blok Rokan ini akan secara resmi berpindah tangan ke Pemerintahan Riau pada
09 Agustus 2021 sekitar 6 bulan kedepan.
Samian Ketua Panitia Pelaksana Seminar mewakili AMPR menerangkan
kesiapan Panitia dala menaja seminar ini.
“Untuk waktu, tempat dan temanya saat ini lagi kami rapat kan secara internal
kapan waktu yang tepatnya nanti akan di beritahukan kembali,” terang
Samian.
Samian juga menjelaskan terkait tujuan Panitia Pelaksana seminar
mengadakan ruang diskusi ini.
“Kami melihat sebagai AMPR yang selalu mengamati isu-isu publik yang lagi
menarik di Riau terutama isu tentang Blok Rokan yang saat ini adanya pro dan
kontra dalam masyarakat,” Kata Samia.
“Diharapkan dengan diadakanya seminar ini untuk menyamakan persepsi
elemen masyarakat Riau baik dari kalangan Mahasiswa, Pemuda, lembaga
maupun dari pihak Pemprov sendiri,”katanya lagi.
“Kami berharap dengan dilaksanakannya seminar mendorong PT PERTAMINA
memberikan bagian yang lebih besar lagi untuk kemaslhatan dan kemakmuran
anak negri melayu yang sudah puluhan tahun ditunggu-tunggu,”
tutupnya.(nitahasanjaya)